Dasar-dasar Pengenaan Pajak di Desa

Dasar-dasar Pengenaan Pajak di Desa

0
Dibaca 119

Dasar-dasar Pengenaan Pajak di Desa

PERPAJAKAN

Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya Pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).

Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas pajak.

TARIF PAJAK

PAJAK WAJIB PAJAK PUNYA NPWP TIDAK PUNYA NPWP
PPh 21

 

Gaji Tetap

(Gaji dan Tunjangan)

Penjelasan Khusus
Honorarium

PNS Gol IV

PNS Gol III

Gol I dan II

15%

5%

0%

18% (20% lebih tinggi)

6% (20% lebih tinggi)

0%

Non PNS 5% 6%
Upah Tukang dan Kuli > 300.000 per hari 5% 6%
PPh 22 Rekanan/Toko 1,5% 3%
PPh 23 Rekanan/Toko 2% 4%
PPh Psl 4 ayat 2 Rekanan 10% 10%
PPN Rekanan/Toko 10% 10%

 

Selengkapnya tentang materi cek slide berikut:

Tinggalkan Balasan