Keberpihakan Pemkab Berantas Buta Huruf Dinilai Rendah

0
Dibaca 1.338

Wakil Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau FPKBM Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Raja Zuriantiaz menilai, keberpihakan pemerintah daerah setempat dalam memberantas buta huruf rendah.

“Kami menilai demikian karena alokasi anggaran untuk mengentaskan warga dari buta huruf belum tercermin dalam APBD, termasuk untuk mendorong program keaksaraan fungsional (KF) melalui PKBM,” katanya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Menurut Raja Zuriantiaz, pengentasan buta huruf melalui program KF merupakan salah satu fungsi PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal. Warga yang buta huruf diajari membaca, menulis dan berhitung yang kemudian dilanjutkan dengan program keaksaraan umum mandiri dan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C.

Selama ini, kata dia, pelaksanaan program tersebut masih mengandalkan dana “blockgrant” dari pemerintah pusat.

“Belum ada dana dari APBD, yang ada hanya insentif untuk tenaga pendidik kelompok bermain sebesar Rp200.000 per bulan dan itupun tidak sebanding dengan insentif guru TK yang besarnya mencapai Rp600.000,” katanya.

Di Kabupaten Karimun, lanjut dia, terdapat sebanyak 17 PKBM. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa PKBM yang aktif melaksanakan program KF karena tidak punya dana.

”’Blockgrant’ terbatas dan kuotanya juga ditentukan pusat. Seharusnya pemerintah daerah menganggarkan dana pendukung melalui APBD,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, rendahnya dukungan anggaran dari APBD mengakibatkan peranan PKBM tidak optimal sementara jumlah warga yang buta huruf cukup banyak.

”Pengamatan kami di Kecamatan Kundur Barat, jumlah warga yang buta huruf mencapai 400 orang, belum termasuk di kecamatan lain yang diperkirakan lebih banyak lagi, seperti di Teluk Setimbul atau di Moro. Mereka umumnya kaum perempuan dengan usia di atas 30 tahun yang berasal dari keluarga nelayan dan petani,” tuturnya.

Menurut dia, seiring diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah hendaknya lebih meningkatkan program pencerdasan masyarakat sehingga tidak hanya mengandalkan dana dari pusat.

“Program pengentasan buta huruf jangan hanya sekadar program temporer atau proyek karena hasilnya tidak optimal, seharusnya dana disalurkan melalui lembaga pendidikan non-formal yang memang menekuni bidang tersebut,” katanya.

sumber http://kepri.antaranews.com/berita/18617/keberpihakan-pemkab-berantas-buta-huruf-dinilai-rendah

Tinggalkan Balasan