Pemberdayaan Masyarakat Daerah Terpencil Melalui Pendidikan Luar Sekolah

Pemberdayaan Masyarakat Daerah Terpencil Melalui Pendidikan Luar Sekolah

Ginanjar Wilujeng

PLS UM

(MK. Problematika PLS)

Latar Belakang

Pengembangan masyarakat (Community Development) mengandung arti yang erat hubungannya dengan data dan praktek-praktek kegiatan yang telah dilakukan dalam waktu kurun lama mengenai usaha-usaha yang dianggap termasuk kelompok ini.

Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan yang berlangsung berkat dilakukannya perbuatan-perbuatan belajar. Pemberdayaan masyarakat daerah terpencil adalah upaya untuk meningkatkan martabat manusia yang sesungguhnya. Masyarakat yang ada di daerah terpencil umumnya berada dalam kondisi serba kekurangan. Mereka tidak memiliki sumber air tawar dan energi listrik yang memadai. Selain itu karena berada di luar jangkauan jaringan komunikasi dan informasi penduduknya terbelakang, bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga pendidikannya.

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan. Melalui pendidikan yang baik, akan terlahir manusia yang mampu bersaing di era globalisasi. Tujuan pendidikan secara global adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Disini masyarakat di didik untuk meningkatkan kesadarannya pentingnya proses belajar sebagai alat untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kemampuan mereka baik pengetahuan, ekonomi, dan politik.

Pelaksanaan pengembangan masyarakat terutama terletak pada proses dinamika kelompok dalam medan yang lebih luas. Kenyataan yang menunjukkan bahwa usaha untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan memerlukan adanya perubahan sikap, tingkah laku, nilai-nilai anggota masyarakat, menimbulkan perubahan struktur sosial, mentalitas anggota, serta kebudayaan.

Pengembangan masyarakat juga dianggap sebagai proses perubahan yang menyangkut segala segi kehidupan masyarakat, proses perubahan dari suatu kondosi menuju kondisi yang lain. Di dalamnya bergeser perubahan proporsi partisipan dalam kegiatan di mana semula hanya sebagian kecil anggota masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan menjadi sebagian besar anggota masyarakat yang ikut serta.

Kependudukan adalah sebuah isu sosial yang sangat komplek karena berhubungan dengan seluruh kehidupan sosial,struktur dan lingkungan di mana kita tinggal. Pada periode 1950 an upaya untik memulai tantangan. Orde Lama yang mendukung ”pro natalis”[1].

Kebijakan yang membutuhkan pertumbuhan penduduk yang besar tersebut berasumsi akan bisa menunjang perkembangan sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh keputusan politik. Pandangan Marxisme menganggap bahwa di bawah rejim sosialis pertumbuhan penduduk dianggap tidak bermasalah.

Pandangan Stycos menyatakan bahwa

 ”Kebijakan tanpa teori hanya berlaku bagi para penjudi”. Namun banyak kebijakan kependudukan yang lebih berdasarkan pada kepercayaan yang dapat diterima secara umum daripada berdasarkan teori-teori yang sudah dibuktikan.Suatu pembenaran bahwa pertumbuhan penduduk terlalu cepat atau terlalu lambat bukanlah merupakan pembenaran ilmiah tetapi lebih merupakan suatu pembenaran nilai.[2]

Pada tahun 1960-an Indonesia mengalami ”baby boom” yang ditandai dengan ledakan tingkat kelahiran yang cukup tinggi.Di pihak lain, Indonesia mengalami keadaan yang tidak menguntungkan dengan adanya kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi. Sebagai akibatnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit direalisasikan.

Setelah kemerdekaan, angka kematian bayi dan ibu yang tinggi, upaya mengatur kelahiran sudah mulai diperkenalkan. Pada umumnya secara tradisional individu-individu keluarga indonesia telah menerapkan penjarangan kelahiran, seperti minum jamu, pantang berkala, senggama terputus dan cara-cara lain yang sangat bervariasi antar etnis atau suku bangsa. Sejalan dengan perkembangan keluarga berencana di luar negeri, dalam ilmu kedokteran telah ditemukan cara penjarangan dan pembatasan kelahiran modern, dalam arti memenuhi syarat medis.

Sejak tahun 1952, beberapa perintis keluarga berencana dari kalangan dokter, bagian kebidanan RSUP, dan pelopor-pelopor keluarga berencana lainnya, senantiasa berusaha memperkenalkan cara mengatur atau membatasi kelahiran. Beberapa intitusi yang berjasa dalam mempelopori lahirnya keluarga berencana di Indonesia seperti Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarta (GOWY), Yayasan Kesejahteraan Keluarga Jakarta, Klinik KB Gedung Wanita Jakarta. Kerjasama bidang KB telah ada saat itu, yaitu International Planned Parenthood Federation (IPPF). Pada tahun 1957 secara resmi didirikan perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Indonesia Planned Parenthood Federation) atau PKBI dengan programnya yaitu mengatur atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan dan memberi nasehat perkawinan.

Sehubungan dengan hal ini, pelopor keluarga berencana menerapkan gerakan kependudukan melalui pendekatan khusus. Komitmen untuk melaksanakan kebijakan kependudukan yang dipengaruhi oleh situasi kependudukan dunia, menjadikan gerakan keluarga berencana diselenggarakan dalam nuansa terbuka, sistematis,dan terintegrasi.

Kependudukan dipertimbangkan sebagai peran sentral dalam perencanaan pembangunan nasional serta untuk memperkuat pembangunan. Tujuan akhir dari pembangunan nasional Indonesia adalah terwujudnya” manusia Indonesia seutuhnya”. Peran sentral ini telah meletakkan kependudukan pada posisi penentu untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperkuat pembangunan dan kondisi lingkungan. Sementara itu, disadari pula bahwa kependudukan dipengaruhi oleh lingkungan dan upaya-upaya pembangunan. Pentingnya permasalahan kependudukan ini ditandai dengan dipisahkannya kementerian yang bertanggung jawab dengan isu-isu yang berkaitan dengan kependudukan misalnya Menteri Tenaga Kerja, Menteri Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Laju Pertumbuhan Penduduk 

Tahun

Jumlah Penduduk

Persen

1961 – 1971

12.043.456 Jiwa

2,10%

1971 – 1980

16.001.345 Jiwa

2,32%

1982 – 1985

20.000.123 Jiwa

2,22%

1985 – 1990

182.700.000 Jiwa

1,98%

1990 – 2000

168.675.897 Jiwa

1,4%

      Salah satu ukuran masalah kependudukan di Indonesia adalah peryumbuhan penduduk. Pada awal tahun program,angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,10% untuk periode 1961 – 1971 dan angka tersebut naik pada periode 1971 – 1980 sebesar 2,32% ( Biro Pusat Statistik,1982). Hasil survei 1985 menunjukkan jumlah penduduk indonesia sekitar 164 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 2,22% dan pada akhir 1990 diperkirakan jumlah penduduk indonesia 182,7 juta jiwa dengan angka pertumbuhan sebesar 1,98%. Pada tahun 1990 sampai 2000 angka laju pertumbuhan penduduk diperkirakan 1,4% per tahun. Ukuran demografis yang telah dicapai dalam perkembangan kependudukan adalah Total Fertility Rate (TFR) dengan pencapaian hampir separuh dari kondisi tahun 1971 (5,6/1.000 kelahiran).

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan ditahun 1995 antara lain.

  1. Tingkat sosial ekonomi penduduk, khususnya pendidikan wanita Indonesia yang masih sangat rendah. Dari data BPS menunjukkan bahwa di perkotaan dari setiap 100 perempuan, 8 orang diantaranya buta huruf, sedangkan 100 laki-laki 3 orang diantaranya buta huruf. Di pedesaan, kondisi ini makin nyata karena dari 100 orang perempuan, 19 diantaranya buta huruf, sedangkan 100 laki-laki 9 orang diantaranya buta huruf. Upaya peningkatan kemampuan dan peranan wanita dalam keluarga dalam hal ini sangat diperlukan. Untuk itu wanita dan anak-anak perempuan harus mendapat prioritas dalam kegiatan pemberdayaan.
  2. Perubahan sosial budaya yang relatif cepat, semakin kompleknya hubungan antar keluarga dan lembaga kemasyarakatan yang mendukungnya, semakin tinggi tuntutan keluarga dan masyarakat yang maju, terjadinya pergeseran peran pemerintah dan lembaga swadaya dan organisasi masyarakat (LSOM), khususnya dalam proses meningkatnya kemandirian, memerlukan restrukturisasi tatanan pengelolahan program yang hati-hati.
  3. Faktor yang menguntungkan pembangunan kependudukan adalah lingkungan kesehatan yakni semakin membaiknya jangkauan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan. Hal ini terlihat, misalnya dari mulai menurunnya angka kematian bayi atau infant mortality dari 70,3 (Survei prevalensi Indonesia 1987) menjadi 46,8 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1997). Sedangkan angka kematian anak bawah umur 5 tahun sebesar 104,5 (Survei prevalensi Indonesia 1987) telah turun menjadi 62,4 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1997).
  4. Keluarga-keluarga Indonesia dalam kondisi sosial ekonomi dan sistem pendukung lain yang ada di sekitar keluarga itu lemah pula. Untuk itu usaha dukungan pembangunan bukan hanya ditujukan pada anggota keluarga,tetapi harus juga mengembangkan kemampuan sistem pendukung lain dari keluarga atau keluarga – keluarga yang bersangkutan.

Berbicara problematika kualitas masyarakat,dalam wacana dunia internasional maka kualitas penduduk (yang diukur dari komposit data umur harapan hidup waktu lahir,tingkat pendidikan dan GNP per kapita) ternyata (Human Development Index) HDI tahun 1999 Indonesia menempati urutan ke102 dari 106 negara di dunia. Padahal pembangunan telah dilaksanakan lebih dari 56 tahun.

Pernyataan Megawati Sukarnoputri”…bahwa anggapan jumlah sumberdaya manusia yang besar merupakan kekuatan pembangunan,ternyata hanya mengandung kebenaran bila kondisi tersebut disertai faktor kualitas dan persebarannya yang merata…..”[1]

Artikel Lengkap Silahkan Download di SINI
[wp-like-locker]  

  Download buku panduan pendaftaran IBD 2013 (324.1 KiB, 149 hits)

[/wp-like-locker]

Loading...

One Comment

  1. Refina Sari says:

    artikel yang menarik :)

Leave a Comment