Pembolehan Pihak Asing Untuk Memiliki Hak Atas Properti Di Indonesia

“Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” Sebuah berita terkait rencana pembolehan pihak asing untuk memiliki hak atas properti di Indonesia menjadi perh...

HARAPAN SAYA SETELAH MASUK JURUSAN “PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH”
Semnas dan Kongres Imadiklus 2015 Part 2: Konsep dunia dengan lembaran barunya

“Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”

Sebuah berita terkait rencana pembolehan pihak asing untuk memiliki hak atas properti di Indonesia menjadi perhatian kami (Yayasan Bonaparte Indonesia)

Sekitar tahun 2007, dalam sebuah acara live di televisiterlihatperwakilan asosiasi perusahaan pengembang di Indonesia menyampaikan usulkan agar pihak asing dibolehkan memiliki properti di Indonesia, salah satu alasannya adalah karena “warga Indonesia saja sudah bisa memiliki properti di Singapura”, hal tersebut sangan menyesatkan, karena seorang konglomerat Singapura sekalipun tidak bisa memiliki properti di Singapura (apalagi warga Indonesia). Perlu diketahui, terhadap properti di Singapura digunakan sistem sewa kepada Negara untuk jangka waktu tertentu. Karena wilayah yang kecil maka tidak ada kepemilikan properti di Singapura sebagaimana konsep kepemilikan properti di Indonesiasama sekali.

Sejarah Nusantara

Pada abad 1500 hingga abad 1600, datang bangsa-bangsa dari eropa (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris) ke Indonesia, awalnya mereka mengatakan hendak melakukan perdagangan rempah-rempah. Dalam waktu singkat ternyata benteng-benteng asing didirikan, tanpa disadari berikutnya Nusantara sudah berada dibawah penjajahan, rakyat berada dalam perbudakan dan wilayah nusantara dirampas, dikuasai dan diambil alih oleh bangsa-bangsa asing semata-mata demi kemiri, ketumbar, bawang, daun pepaya, cabai keriting dan bumbu dapur lainnya (disebut juga sebagai rempah-rempah).

Tak terhitung anak bangsa yang gugur dalam masa tersebut, lebih tak terhitung penyesalan atas penerimaan bersahabat yang seharusnya tidak dilakukan sedari awal.Kebaikan yang diberikan nyatanya tidak berbalas kebaikan, dan harga yang harus dibayar oleh seluruh rakyat tidak terhitung lagi baik atas nyawa dan harta.Perlawanan atas penjajahan dilakukan di seluruh nusantara dari sabang sampai merauke. Setelah ratusan tahun dibawah penjajahan, barulah pada 17 Agustus 1945 nusantara bebas dan “lahirlah” Indonesia.

Departemen Sosial mencatat 76 Pahlawan Nasional, akan tetapi jumlah seluruh yang ikut berjuang dan gugur tidak terhitung jumlahnya, baik yang memimpin maupun yang sekedar membawakan minum bagi yang menyerang adalah satu kesatuan pasukan yang saling melengkapi dalam mencapai kemerdekaan.Setelah Proklamasi Kemerdekaan tersebut Belanda tetap berusaha kembali menguasai Nusantara (dikenal dengan agresi militer Belanda I dan II).

Merdekanya Indonesia tersebut baru dari segi pemerintahan, tetapi semua jawatan/perusahaan Belanda yang ada di masa penjajahan ternyata tetap ada dan tetap dikuasai Belanda juga bangsa asing lainnya. Pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia yang kita kenal sekarang, yang menarik pada saat itu salah satu aturan di bank tersebut adalah dalam pemberian kredit harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pemerintah Belanda (ingat saat itu adalah tahun 1951, Indonesia telah 6 (enam) tahun setelah merdeka, akan tetapi aturan tersebut tetap ada). Pengembalian dan pengambilalihan harta bangsa tersebut menjadi milik nasional juga diatur dalam Undang-undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957), juga diatur pada Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1964 Tentang Penguasaan dan Pengurusan Perusahaan-Perusahaan Milik Inggris Di Indonesiaoleh Proklamator, Presiden Sukarno (perusahaan yang sekarang kita kenal sebagai PT Pelni, PT Perkebunan Nasional, PT Kereta Api Indonesia termasuk hasil nasionalisasi).

Nasionalisasi tersebut dikecam pihak asing dan dianggap tidak sah serta merampas hak seseorang (tetapi penjajahan ratusan tahun yang berujung perusahaan-perusahaan tersebut tidak dibicarakan seakan-akan suatu yang normal dan sah). Terhadap nasionalisasi perkebunan tembakau di Deli, Indonesia digugat di pengadilan Jerman, dimana dalam putusannya Indonesia diwajibkan membayar “ganti rugi” kepada pihak asing yang mengaku sebagai pemilik sah sebelum terjadi nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia (akan tetapi rakyat pemilik lahan tersebut sejak awalnya bahkan sejak sebelum penjajah datang tidak/belum mendapat kompensasi atas penjajahan).

Dalam suatu kesempatan saat berdiskusidengan generasi tua bangsa Belanda terkait masa penjajahan, tidak hentinya meminta maaf dan mengaku malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya kepada bangsa Indonesia. Akan tetapi ironis sekali ketika penulis bertemu generasi muda belanda saat diajak berdiskusi tentang sejarah Indonesia-Belanda ternyata tidak mengetahui adanya penjajahan dan kejahatan yang dilakukan sama sekali, ternyata (atas keterangan sang generasi tua) dalam sejarah yang diajarkan oleh Belanda kepada generasi mudanya, dikatakan bahwa kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang dan memberikan pendidikan, bahkan agresi militer belanda I dan II dikatakan sebagai aksi penertiban dari polisi Belanda terhadap kaum pemberontak, apakah terjadi usaha penghilangan fakta hitam sejarah? Karena hampir sama sekali tidak diceritakan segala kejahatan penjajah tersebut (tidak terbatas perihal Pembataian Rawagede dan Pembataian di Sulawesi oleh Belanda).

Sejarah Negeri Orang

Kami hendak mengajak pembaca untuk “melihat” bagian dunia yang lain di masa kemerdekaan Indonesia.Selain berdasarkan catatan sejarah, juga berdasarkan diskusi dengan orang Arab sebagai dasar cerita singkat berikut.

Usai perang dunia kedua (1945), bangsa Yahudi di eropa yg selamat dari holocaust nazi direlokasi oleh PBB ke daerah otoritas Inggris di timur tengah yang saat ini kita kenal sebagai wilayah Israel dan Palestina

Bangsa Yahudi yang selamat tersebut mendapatkan ganti rugi materil atas penderitaan mereka pada masa holocaust dengan jumlah uang yang luar biasa dari pemerintah Jerman (ganti rugi tersebut masih berjalan hingga saat ini). Dari dana tersebut sedikit demi sedikit mereka membeli rumah dan/atau tanah milik tetangganya yang merupakan orang Palestina, saat itu orang Palestina keadaan ekonominya berada dibawah orang Yahudi (hal mana masih terjadi saat ini).Dalam waktu singkat (sekitar 2 tahun), telah terbeli puluhan ribu hektar tanah orang Palestina.

Pada tahun 1948, Israel menyatakan berdirinya Negara Israel dengan wilayah termasuk puluhan ribu hektar yang dibeli dari warga Palestina tersebut. Bangsa Palestina kemudian memprotes keras hal tersebut, terutama karena menolak tanah yang mereka jual tersebut menjadi wilayah negara Israel, konflikpun meningkat sejak saat itu hingga saat ini salah satunya atas hal tersebut.

Tanpa masalah tanah yang dijual-belikan tersebut, bangsa Arab dan Yahudi memiliki sejarah konflik yang sangat panjang sesuai catatan kitab suci (ingat kisah Daud/David- Goliath atau kisah Samson – Delilah), sangat disayangkan jika masih ada yang menganggap konflik Israel – Palestina adalah konflik antar agama.

Penutup

Berdasarkan sejarah, rencana pembolehan kepemilikan asing atas kondominiumtersebut tidakkah memiliki konsekwensi yang akan ditanggung seluruh rakyat Indonesia baik yang saat ini ada maupun yang akan ada, Indonesia seperti apakah yang anak cucu kita akan hidupi nanti.

Dua cerita sejarah diatas mengajarkan bagaimana konflik atas tanah menimbulkan masalah dan penderitaan selama ratusan tahun yang ditanggung oleh seluruh rakyat.Yayasan Bonaparte Indonesia termasuk golongan yang tidak setuju akan rencana tersebut, dengan pelarangan yang ada saat ini saja praktek nominee dalam pembelian tanah di wilayah Indonesia seperti Bali masih terjadi.

Proklamator sekaligus Presiden Indonesia, Soekarno beserta para Pendiri Bangsa lainnya yang secara langsung mengalami penjajahan mengesahkan Hukum Agraria Indonesia dengan mengadopsi prinsip Hukum Adat dimana sekali-kali tidak dibolehkan pihak asing mempunyai hak milik atas tanah Indonesiadalam bentuk apapun, tidakkah dengan sengajaaturan tersebut dibuat demikan untuk melindungi seluruh keturunan dan generasi penerus agar hal yang dialamipara pejuang dan pendiri bangsa kita semasa penjajahan tidak dialami oleh generasi penerus mereka dimasa mendatang.

Sia-siakah pengembalian aset Negara melalui nasionalisasi? Jika semua pejuang kemerdekaan tersebut masih ada, akankah mereka setuju dengan rencana pembolehan tersebut (jikalaupun awalnya untuk status strata title, akahkah berhenti disana atau dimungkinkan perluasan/pembolehan dimasa depan? Jika sesuatu ada harganya, tidakkah asing akan sanggup membayar, berapapun harga tersebut? USD210.000 mungkin jumlah yang banyak bagi pegawai bergaji UMR di Indonesia, tetapi nilai tersebut tidaklah besar bagi pihak asing.Tidakkah awalnya semua Penjajah datang dengan senyuman dan mengutarakan segala yang baik tetapi tak lama kemudian benteng militer berdiri. Tidakkah dulu pengiriman TKI ke Timur Tengah dengan alasan peningkatan ekonomi dan devisa, namun berujung pada penyiksaan TKI kita di sana.

Wilayah adalah wujud kedaulatan Negara. Segala sesuatu dimulai dari kecil sebelum menjadi besar, berbicara masalah uang tidak akan pernah ada kata cukup. Namun Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, tanah adalah benda di bumi yang tidak bertambah.Tidakkah sejarah mengajarkan kita apapun.

Samuel Bonaparte Hutapea – Direktur Eksekutif Yayasan Bonaparte Indonesia

087785111113

[1] http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150623154751-78-61876/jokowi-restui-warga-asing-miliki-properti-di-indonesia/

COMMENTS

WORDPRESS: 0